Oleh : Fajar Iman Hasanie
Ketua Umum Putera Pembebas Bangsa
Persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya bagaimana menghasilkan kekayaan, tetapi bagaimana memastikan nilai dari kekayaan itu tidak terus mengalir keluar tanpa memberi manfaat yang sepadan bagi masyarakat di dalam negeri.
Pertanyaan itu kembali muncul ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang net outflow of national wealth.
Dalam pidatonya pada 2026, Prabowo menyebut perhitungan yang menurut pemerintah bersumber dari UN Comtrade dan diolah Dewan Ekonomi Nasional. Selama 22 tahun, sekitar US$436 miliar disebut sebagai keuntungan perdagangan, sementara sekitar US$343 miliar disebut mengalir keluar. Pemerintah mengaitkannya antara lain dengan under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan.
Saya kemudian teringat sebuah buku yang ditulis hampir satu abad lalu:
Mencapai Indonesia Merdeka.
Soekarno, 1933.
Saya membukanya dengan rasa ingin tahu terhadap sejarah.
Yang saya temukan justru sebuah pertanyaan lama.
DRAINAGE
Hampir seratus tahun lalu, ketika Indonesia belum menjadi negara merdeka, Soekarno sudah mempersoalkan kekayaan yang dihasilkan di Indonesia tetapi mengalir keluar.
Ia menyebutnya:
drainage.
Pengurasan kekayaan.
Soekarno tidak berhenti pada bahasa politik. Ia membawa angka.
Dalam Mencapai Indonesia Merdeka, ia membandingkan rasio ekspor dan impor sejumlah negeri jajahan. Afrika Selatan 118,7 berbanding 100, Filipina 123,1, India 123,3, Mesir 129,9, dan Ceylon 132,8.
Indonesia mencapai:
220,4 berbanding 100.
Bagi Soekarno, angka tersebut menunjukkan kuatnya drainage yang dialami Hindia Belanda.
Yang menarik bukan hanya angkanya.
Melainkan cara Soekarno membacanya.
Ia tidak melihat ekspor besar sebagai tanda kemakmuran dengan sendirinya. Ia melihat hubungan antara produksi, kepemilikan modal, dan distribusi keuntungan.
Di situlah ekonomi bertemu dengan politik.
ƒ1,622 MILIAR
Dalam daftar untuk tahun 1937 yang dicantumkannya, Soekarno mencatat nilai berbagai hasil ekspor Hindia Belanda sekitar ƒ1,622 miliar.
Karet sekitar ƒ417 juta.
Gula ƒ365 juta.
Minyak tanah ƒ150 juta.
Tembakau ƒ114 juta.
Timah ƒ90 juta.
Kopi ƒ74 juta.
Kopra ƒ73 juta.
Sebagai gambaran kasar, jika didekati menggunakan daya beli hingga 2026, nilai total tersebut berada pada skala ratusan triliun rupiah.
Angka ini tentu bukan konversi nilai ekonomi yang presisi. Ia hanya membantu kita memahami skala perdagangan yang dibicarakan hampir satu abad lalu.
Yang membuat saya berhenti justru daftar komoditasnya.
Karet.
Minyak.
Timah.
Perkebunan.
Pertambangan.
Ekspor.
Kita masih mengenalnya.
Tentu konteksnya berbeda. Hindia Belanda adalah negara jajahan, sementara Indonesia hari ini merupakan negara berdaulat dengan sistem ekonomi dan kelembagaan yang berbeda.
Karena itu, drainage tidak bisa disamakan begitu saja dengan net outflow.
Namun ada satu hal yang membuat keduanya layak dibaca berdampingan:
perjalanan nilai ekonomi.
DARI KOLONIALISME KE RANTAI NILAI GLOBAL
Indonesia hari ini tidak lagi berada dalam posisi sebagai koloni.
Tetapi Indonesia masih berada di dalam sistem ekonomi global yang membuat komoditas bergerak melintasi banyak negara sebelum menjadi produk akhir.
Perbedaannya besar.
Dulu persoalannya adalah kekuasaan kolonial atas tanah, tenaga kerja, dan modal.
Sekarang tantangannya adalah bagaimana sebuah negara berdaulat menempatkan dirinya dalam rantai nilai global.
Ini terlihat jelas dalam industri berbasis sumber daya alam.
Nikel, misalnya, tidak lagi hanya dibicarakan sebagai bijih yang digali lalu diekspor. Indonesia mendorong pengolahan dan hilirisasi agar nilai tambah tercipta lebih banyak di dalam negeri.
Kawasan industri tumbuh.
Smelter dibangun.
Investasi masuk.
Pabrik pengolahan berkembang.
Tetapi di titik ini pertanyaannya justru menjadi lebih kompleks.
Apakah pembangunan fasilitas produksi otomatis berarti Indonesia menguasai seluruh nilai dari rantai industri tersebut?
Belum tentu.
Karena sebuah industri bukan hanya pabrik.
Ada teknologi.
Mesin.
Pembiayaan.
Hak kekayaan intelektual.
Logistik.
Energi.
Bahan penolong.
Manajemen.
Pasar.
Merek.
Dan jaringan distribusi.
Semakin panjang rantainya, semakin banyak pula titik di mana nilai ekonomi dapat tercipta dan berpindah.
Di sinilah konteks Indonesia hari ini menjadi penting.
HILIRISASI BUKAN AKHIR CERITA
Kita sering membicarakan hilirisasi seolah-olah persoalan selesai ketika bahan mentah tidak lagi dikirim keluar.
Padahal itu baru satu tahap.
Bijih yang dahulu diekspor mentah mungkin sekarang diolah menjadi produk antara.
Itu kemajuan dalam struktur produksi.
Tetapi pertanyaan berikutnya sudah menunggu:
Siapa yang menguasai teknologi pengolahannya?
Dari mana mesin dan pembiayaannya?
Siapa yang memiliki perusahaan dan asetnya?
Di mana produk akhirnya dijual?
Siapa yang menguasai pasar?
Dengan kata lain, hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada memindahkan proses produksi ke Indonesia.
Ia harus bergerak menuju memperbesar kemampuan Indonesia menangkap nilai dari keseluruhan rantai tersebut.
Di sinilah diskusi tentang drainage bertemu dengan persoalan ekonomi Indonesia hari ini tanpa harus menyamakan keduanya.
KE MANA NILAI ITU BERGERAK?
Bahasa ekonomi hari ini menjadi jauh lebih rumit.
Pemerintah berbicara tentang under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, arus modal, dan tata kelola perdagangan.
Dulu kapal membawa komoditas keluar dari pelabuhan.
Sekarang sebagian nilai ekonomi dapat bergerak melalui kontrak, perusahaan terafiliasi, sistem keuangan, dan transaksi lintas negara.
Karena itu, angka ekspor saja tidak cukup untuk memahami siapa yang memperoleh manfaat terbesar.
Sebuah komoditas memiliki perjalanan panjang.
Dari bahan mentah, ia masuk ke pengolahan, pembiayaan, transportasi, perdagangan, teknologi, distribusi, hingga pasar akhir.
Nilainya bisa bertambah sepanjang perjalanan tersebut.
Maka pertanyaannya bukan sekadar:
berapa banyak yang kita ekspor?
Tetapi:
di bagian mana dari rantai itu Indonesia menciptakan dan menangkap nilai terbesar?
DARI SUMBER DAYA KE KEKUATAN EKONOMI
Memiliki sumber daya alam adalah modal awal.
Tetapi sumber daya baru menjadi kekuatan ekonomi ketika disertai kemampuan mengolah, menguasai teknologi, membangun industri, mengembangkan pasar, dan menciptakan nilai tambah.
Itulah sebabnya pembicaraan tentang kekayaan Indonesia tidak cukup berhenti pada tambang, perkebunan, atau angka ekspor.
Yang lebih menentukan adalah struktur di belakangnya.
Siapa yang memiliki modal.
Siapa yang menguasai teknologi.
Siapa yang mengendalikan produksi.
Siapa yang menguasai distribusi.
Dan seberapa besar kemampuan perusahaan serta pekerja Indonesia naik ke bagian rantai nilai yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi.
Pertanyaan seperti ini jauh lebih relevan bagi Indonesia sekarang daripada sekadar mengulang bahasa anti-kolonial masa lalu.
MEMBACA ULANG
Saya tidak membaca Soekarno untuk mengatakan bahwa Indonesia hari ini sama dengan Hindia Belanda.
Sejarah tidak bekerja sesederhana itu.
Saya membacanya karena ada satu kebiasaan berpikir yang masih berguna:
jangan berhenti pada angka produksi. Ikuti perjalanan kekayaan.
Dari mana ia berasal.
Bagaimana ia diproduksi.
Bagaimana nilainya bertambah.
Siapa yang mengambil bagian di setiap tahap.
Dan bagaimana hasil akhirnya kembali ke masyarakat.
Hampir satu abad lalu Soekarno menyebut persoalan itu drainage.
Hari ini kita mengenal istilah seperti net outflow, under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan.
Teknologi dan mekanismenya berubah.
Ekonomi Indonesia juga berubah.
Yang dulu berupa perkebunan kolonial kini bisa berbentuk kawasan industri, perusahaan multinasional, smelter, jaringan logistik, dan rantai pasok global.
Justru karena itulah pertanyaannya menjadi semakin menarik.
Ketika Indonesia berhasil menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan membangun industri, seberapa besar nilai ekonomi yang benar-benar berhasil kita kuasai?
Hampir seratus tahun lalu Soekarno melihat angka 220,4.
Hari ini kita berbicara tentang ratusan miliar dolar.
Kita memiliki data yang lebih besar dan sistem ekonomi yang jauh lebih kompleks.
Tetapi mengikuti perjalanan kekayaan tetap penting.
Karena angka ekspor adalah awal cerita, bukan akhirnya.
Dan mungkin itulah alasan buku lama kadang terasa lebih mengganggu daripada berita baru.
Berita memberi tahu kita apa yang terjadi.
Sejarah membuat kita bertanya mengapa.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana:
ketika kekayaan Indonesia bergerak melalui ekonomi global, berapa banyak nilai yang berhasil kita tahan, kembangkan, dan ubah menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia?